Kasus Gubernur Samsul Arifin

Kasus Gubernur Samsul Arifin – Kasus yang melilit gubernur Syamsul Arifin tidak secara otomatis diberhentikan menjadi Gubernur Sumatera Utara meski sudah berstatus tersangka. “Ia baru bisa diberhentikan bila statusnya sudah menjadi terdakwa,” kata juru bicara Kementeraian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek lewat sambungan telepon, Sabtu (23/10).

Gubernur Syamsul Arifin

Gubernur Syamsul Arifin

Pria yang akrab dipanggil Dony ini menyebut Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara saat ini tetap berlangsung dengan normal. Karena di sana masih ada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah yang meminpin roda pemerintahan. “Hingga hari ini Syamsul Arifin tetap menjadi kepala daerah,” katanya.

Syamsul kemarin malam ditahan Komisi Pemberantas Korupsi terkait kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat periode 2000-2007. Dalam kasus ini negera diperkirakan dirugikan Rp 102,7 miliar. Sejumlah harta benda Syamsul sudah disita KPK sebagai barang bukti.

Dony menjelaskan, bila berkas pemeriksaan Syamsul sudah dinyatakan lengkapp (P21), maka Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan mengeluarkan surat pemberhentian Syamsul. “Tapi hanya berstatus pemberhentian sementara,” katanya. Semua ini dilakukan karena sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Bila status Syamsul sudah inkracht, atau berkekuatan hukum tetap, maka Presiden akan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden agar Syamsul diberhentikan secara definitif. Kemudian mengangkat Wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah. “Tidak ada pemilihan kepala daerah ulang karena Gubernur dan Wakilnya dipilih secara sepaket,” kata Dony.

Setelah dijebloskan ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Syamsul Arifin dikunjungi Akbar Tandjung dan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali, Jumat (22/10) malam. Menurut Akbar, kondisi gubernur Sumatra Utara tersebut cukup baik.

Namun, mantan Ketua Umum Golkar ini menyesalkan penahanan Syamsul. Akbar menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak cukup alasan untuk menahan Syamsul.

Syamsul disangka melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 31 miliar ketika menjabat sebagai Bupati Langkat periode 2002-2007. Kabar beredar, Syamsul sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada April silam. Tapi, KPK baru bisa menahan Syamsul sekarang setelah alat bukti tercukupi.

Penahan Syamsul berdampak pada kegiatan kerja Pemerintah Provinsi Sumut. Rencana kunjungan kerja Syamsul ke Mandailing Natal  selama dua hari pun dibatalkan. Tenda-tenda yang sudah berdiri rapi untuk menyambut kedatangannya terpaksa dibongkar kembali

Rencananya, di Mandailing Natal Syamsul bakal meresmikan pabrik kelapa sawit. Selain itu, dia juga akan mengunjungi sejumlah pesantren

Tinggalkan komentar

Filed under Berita, Hari Ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s